SURABAYA, bharindo.co.id — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan konstruktif antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung semakin cepat.
Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Kapolri menilai perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap pola kerja dan karakter pekerjaan. Kemajuan otomatisasi, robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), hingga Internet of Things (IoT) turut mengubah kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia.
Kondisi tersebut, menurut Kapolri, harus direspons para pekerja dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar tetap mampu bersaing serta beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.
“Kita harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan,” kata Kapolri.
Kapolri menegaskan, buruh memiliki posisi strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas produksi, industri, perdagangan hingga berbagai sektor perekonomian tidak terlepas dari kontribusi para pekerja.
Namun demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha dan peningkatan daya saing Indonesia.
Karena itu, Kapolri menilai komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi salah satu kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
Ia juga mengapresiasi komunikasi yang telah terbangun antara serikat pekerja dengan kalangan pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Menurutnya, ruang dialog tersebut menjadi langkah positif karena pekerja dan pengusaha dapat duduk bersama untuk mencari solusi serta titik temu terhadap berbagai persoalan.
“Ini merupakan sebuah permulaan yang baik,” ujar Kapolri.
Kapolri berharap berbagai kesepakatan yang lahir melalui proses dialog dapat menjadi fondasi baru dalam membangun hubungan industrial yang lebih sehat dan berkeadilan.
“Mudah-mudahan ini menjadi angin baru dalam hubungan industrial di Indonesia,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerja dan hubungan industrial.
Sejak 2025 hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan Polri tercatat telah menangani 324 perkara hubungan industrial, termasuk perkara yang melibatkan 1.062 buruh KSPSI AGN.
Tak hanya menangani persoalan hubungan industrial, Polri juga telah memfasilitasi 4.505 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar dapat kembali memperoleh pekerjaan di sejumlah perusahaan.
Kapolri menegaskan, setiap persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi terbuka, mekanisme yang jelas, serta semangat mencari solusi bersama.
“Mari kita selesaikan persoalan melalui dialog. Mari kita jaga hubungan industrial agar tetap kondusif, karena pada akhirnya kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan kemajuan ekonomi nasional merupakan kepentingan kita bersama,” tegas Kapolri.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus memastikan persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara konstruktif.
Sinergi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang semakin kondusif, meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah perubahan dunia kerja. (ils78***)
