Kapolri Tegas: Buruh Bukan Sekadar Tenaga Kerja, Jadikan Aset dan Bagian Keluarga Perusahaan

Bekasi, Bharindo.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong perusahaan untuk mengubah cara pandang terhadap pekerja atau buruh. Buruh tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja, tetapi harus dipandang sebagai aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga perusahaan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”, kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pekerja, pengusaha, pemerintah dan aparat dalam memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Jadikan buruh sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga perusahaan,” tegas Kapolri.

Menurut Kapolri, perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu kunci menciptakan hubungan industrial yang sehat. Kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja tidak semestinya diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan.

Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif, berkualitas dan memiliki kompetensi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Sebaliknya, pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang agar tercipta kepastian kerja serta peningkatan kesejahteraan.

Kapolri menilai keseimbangan hubungan antara pekerja dan perusahaan semakin penting di tengah dinamika geopolitik serta ekonomi global yang terus berkembang.

Tekanan terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan menuntut seluruh pihak untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan dan meningkatkan kolaborasi.

Pemerintah, pengusaha, investor dan pekerja diharapkan tidak terjebak dalam pola hubungan yang hanya mengedepankan kepentingan masing-masing.

Kapolri juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan FSPMI yang dinilai semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog bersama pemerintah maupun kalangan pengusaha.

Perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial, kata dia, harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan pekerja maupun perusahaan.

Pendekatan tersebut juga tercermin dalam pembahasan mengenai Cipta Kerja yang diawali melalui pertemuan antara serikat buruh dengan asosiasi pengusaha.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mencari titik temu dengan tetap berpedoman pada regulasi serta memastikan hak-hak pekerja tetap mendapatkan perlindungan.

Konsolidasi Akbar FSPMI di Kawasan Industri MM2100 dihadiri sekitar 2.000 pekerja yang berasal dari sekitar 1.200 perusahaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai unsur, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, APINDO, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri hingga jajaran Polri.

Momentum tersebut sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi antara dunia usaha dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

Di sisi lain, Kapolri menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi sebagai salah satu strategi membuka lapangan pekerjaan baru.

Indonesia dinilai memiliki modal besar melalui kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas. Potensi tersebut harus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Namun, investasi membutuhkan jaminan keamanan dan situasi yang kondusif.

Karena itu, Kapolri meminta masyarakat maupun pelaku usaha segera melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar, premanisme, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berpotensi menghambat aktivitas dunia usaha.

Kepolisian, kata Kapolri, siap menindaklanjuti berbagai laporan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pertumbuhan investasi juga harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kapolri mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang menjadi salah satu bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar semakin kompetitif dan memiliki peluang mengisi posisi manajerial maupun strategis di perusahaan.

Peningkatan kompetensi pekerja dinilai penting agar investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan jenjang karier tenaga kerja nasional.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor dan buruh pada akhirnya menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan investasi, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.  (ils78***)