Kapolri Tegas: Premanisme dan Pungli Tak Boleh Ganggu Investasi di Indonesia

Bekasi, Bharindo.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme maupun tindak kejahatan lainnya yang mengganggu aktivitas dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan setiap bentuk gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan perusahaan maupun kawasan industri. Jajaran Polri diperintahkan untuk segera merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Kapolri menilai stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menjamin kelancaran operasional perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Indonesia sendiri memiliki potensi besar sebagai salah satu tujuan investasi. Kekayaan sumber daya alam, luasnya pasar domestik serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026.

Pada periode yang sama, Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp138 triliun. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.

Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi tercatat mencapai Rp31,7 triliun, atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Menurutnya, keamanan menjadi salah satu faktor utama agar kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

Namun, Kapolri mengingatkan bahwa terciptanya iklim investasi yang kondusif bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Kapolri menegaskan pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan kegiatan industri.

Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga produktivitas dan kelancaran kegiatan produksi. Di sisi lain, pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat, berkembang dan berkelanjutan sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.

Perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar dalam hubungan industrial. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang justru merugikan pekerja, perusahaan maupun perekonomian nasional.

Kapolri pun mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikat buruh memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan serta iklim investasi yang sehat.

Dengan keamanan yang terjamin dan hubungan industrial yang harmonis, investasi diharapkan terus tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (ils78***)