JAKARTA, bharindo.co.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan nasional guna mendukung pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, dan penguatan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat. Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas Polri harus mampu menjawab kebutuhan publik sekaligus mengikuti dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi.
“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Polri terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana lainnya yang merugikan masyarakat.
Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melindungi perekonomian nasional, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman.
Polri juga memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Desk Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan perselisihan ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan hukum sekaligus membantu menyelesaikan persoalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolri turut menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial.
Polri mendorong pengelolaan massa yang mengedepankan dialog dan komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib tanpa mengabaikan hak-hak warga lainnya.
Sebagai bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas, Polri juga mendorong penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat mendukung profesionalisme petugas serta membantu memastikan pelaksanaan tugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menjaga keamanan, Polri turut mengambil bagian dalam sejumlah kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.
Keterlibatan tersebut meliputi penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat.
Polri juga mendukung penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan agar kehadiran kepolisian tidak hanya dirasakan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya membantu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kapolri menegaskan bahwa berbagai program dan pelaksanaan tugas kepolisian harus disertai pembenahan internal secara berkelanjutan.
Reformasi dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar institusi kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik.
Kapolri juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat perlu dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.
Dengan penguatan penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal, Polri diharapkan terus meningkatkan profesionalisme serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (ils78***)
