KIP Gelar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025, Tahapan Uji Publik Dimulai 18–20 November

bharindo.co.id Jakarta,– Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, sebuah agenda tahunan yang menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas badan publik di Indonesia.

Mengutip laporan dari RRI, kegiatan Monev bertujuan mengawasi sekaligus mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi di setiap badan publik. Melalui Monev, KIP ingin mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memetakan tantangan pelayanan informasi yang masih dihadapi.

Selain sebagai alat evaluasi, Monev juga diharapkan mendorong badan publik meningkatkan kualitas layanan informasinya agar lebih cepat, mudah, dan dapat diakses masyarakat luas.

Tahun ini, Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 memasuki tahapan Uji Publik yang akan digelar pada 18–20 November 2025. Tahap ini menjadi proses penting untuk memastikan penerapan keterbukaan informasi sesuai standar yang ditetapkan KIP.

Pada kegiatan Pembukaan dan Technical Meeting Monev 2025 di Jakarta pada Jumat (14/11/2025), KIP memaparkan mekanisme pelaksanaan Uji Publik, di antaranya:

• Setiap badan publik mengirim dua perwakilan: satu penyaji materi dan satu pendamping.

• Dalam satu ruangan terdapat empat badan publik yang tampil bergiliran.

• Penyaji diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan materi.

• Panelis mengajukan pertanyaan klarifikasi selama 5 menit per panelis.

• Setelah itu, badan publik diberi waktu 10 menit untuk menjawab seluruh pertanyaan.

Selain mekanisme tersebut, KIP juga menetapkan ketentuan penyusunan materi presentasi. Kebijakan dan strategi keterbukaan informasi yang dipaparkan harus selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing kategori badan publik, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga: berkaitan dengan visi-misi Asta Cita.

2. Pemerintah Provinsi: strategi mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka.

3. BUMN: kebijakan untuk membangun BUMN yang sehat dan kompetitif.

4. Perguruan Tinggi Negeri: strategi menciptakan kualitas pendidikan yang unggul.

5. Partai Politik: upaya mewujudkan partai yang transparan dan akuntabel.

Badan publik juga diperbolehkan memberi penekanan pada aspek-aspek prioritas yang relevan dengan program strategis yang tercantum dalam Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Dokumen presentasi wajib dikirim paling lambat tiga hari sebelum uji publik. Materi masih dapat diperbarui hingga satu hari sebelum pelaksanaan dengan melapor kepada koordinator kategori.

Seluruh rangkaian Uji Publik dilakukan tanpa pungutan biaya, dan KIP menegaskan larangan pemberian imbalan dalam bentuk apa pun kepada panitia maupun panelis.

Dengan aturan yang jelas dan mekanisme yang ketat, Uji Publik Monev 2025 diharapkan berlangsung objektif, transparan, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan informasi pada seluruh badan publik di Indonesia. (azs***)