KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Pengadaan Barang

Bharindo Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, Indra diperiksa terkait proses pengadaan barang dan jasa.

“Dikonfirmasi diantaranya kaitan proses awal tahap perencanaan, tahap lelang, dan pelaksanaan. Dari pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020,” kata Ali, Jumat (15/3/2024).

Tak hanya Indra, penyidik juga memeriksa kabag pengelolaan rumah jabatan (rumjab) DPR RI, Hiphi Hidupati. Ia juga didalami hal yang sama dengan Indra.

Sementara itu, usai diperiksa Indra irit bicara. “Tanya penyidik,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK sendiri telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tujuh orang. Pencegahan dilakukan agar proses penyidikan kasus ini berjalan lebih mudah, ketika para saksi dipanggil penyidik.

Ketujuh orang tersebut terdiri dari penyelenggara negara hingga sejumlah pihak swasta. “KPK mengajukan cegah agar tetap berada diwilayah NKRI pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang,” kata Ali, Selasa (5/3/2024).

Ali menjelaskan, pencegahan dilakukan selama enam bulan lamanya. Namun, Ali tak menjelaskan identitas para pihak yang di cegah dalam kasus ini.

“Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sampai Juli 2024. Tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan,” ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi kelengkapan atau furnitur rumah jabatan anggota DPR merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Kasus dugaan korupsi itu saat ini sedang diusut KPK dan sudah naik ke tahap penyidikan.

Ali belum menjelaskan nominal pasti keuangan negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut. Hal ini lantaran proses penyidikan masih berjalan.

Dalam mengusut kasus ini, KPK menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dengan naiknya status penyidikan, sudah ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini. Namun, KPK tak membeberkan nama identitas orang tersebut. (Ils78***)