Tulungagung, bharindo.co.id – Ratusan mahasiswa UIN Tulungagung gelar aksi demo di depan kantor DPRD Tulungagung, mengkritik tajam dan menyoroti kinerja pemerintahan beserta DPRD kabupaten Tulungagung, Kamis ( 23/04/2026).
Mahasiswa UIN (universitas Islam negeri) menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Tulungagung secara bergantian juga lakukan bakar ban bekas agar semangat dalam menyampaikan aspirasinya atau tuntutannya.
Aksi dilakukan mulai pukul 12.00 dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian polres Trenggalek dan dibantu beberapa kesatuan TNI, tidak lama kemudian orasi digelar perwakilan dari DPRD Tulungagung keluar untuk menemui mahasiswa UIN dan memberi beberapa tanggapan. Mahasiswa meminta untuk kelanjutan menyampaikan aspirasi, tuntutannya dan dengar jawab dari DPR mohon untuk dilakukan di dalam area gedung DPR, permintaan di setujui oleh perwakilan-perwakilan DPR namun tidak di dalam ruangan digelar di teras.
Buntut OTT Bupati Nonaktif Gatot sunu Wibowo dan beberapa kepala dinas, mahasiswa Geram dengan kejadian tersebut. Mahasiswa menanyakan terkait kinerja DPR dalam mengontrol mengawasi kerja Bupati dan opd lainnya.
Asarori,.SH. selaku ketua fraksi Golkar komisi D, menjawab dengan tegas apa yang dipertanyakan dan semua tuntutan dari mahasiswa UIN.
“Kalau mungkin ada yang Alfa saya pribadi dan teman-teman yang mewakili hari ini kami mohon maaf, namun demikian dalam kesempatan formal maupun non formal Bupati telah kami ingatkan,”Bapak amanah ini tidak ringan di Tulungagung jangan sekali-kali menyelewengkan atau memanfaatkan amanah yang untuk kepentingan pribadi dan bersumpah “DemiAllah, saya sampaikan itu ke bupati,”Tagasnya.
Kalau saya tahu sayang ingatkan pada Bupati ini adalah amanah rakyat, sayang kita tidak tahu. tahu-tahu setelah ott itu,”imbuhnya Asarori.
Disoroti bahwasanya kinerja pengawasan DPR lemot dalam pengawasan korupsi seperti apa yang disampaikan oleh korlap dari UIN,”Muhammad Ahsan Nur Rizki.
“DPR mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan, yang pasti DPR itu harus sigap untuk melihat potensi-potensi korupsi yang ada kami lihat lemot dan menuntut ekspektorat untuk mengaudit ulang pelaksanaan program yang ada di Tulungagung supaya sesuai dengan yang direncanakan dan transparansi anggaran agar masyarakat luas bisa melihat dan mengontrol program-program yang ada di pemerintahan,”ungkapnya.
Pengangkatan UPT juga disoroti oleh mahasiswa UIN diduga tidak ada standar khusus dalam bidang dan tupoksinya.
“Yang mana dalam pengangkatan OPD tidak ada standar khusus kompetensi dari dinas pertanian pindah ke dinas pendidikan ini harus dievaluasi agar tidak terjadi dinamik-dinamik jual beli jabatan dan seluruh ASN harus bebas dari ancaman tidak ada tendensi-tendensi kepentingan yang dipaksakan,”pungkasnya. (wdys***)
