Mendagri Dukung Perizinan Tenaga Medis lewat Mal Pelayanan Publik Digital Nasional

Bharindo Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penerapan perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Sistem layanan satu atap ini terinspirasi dari inovasi pelayanan publik di Georgia.

Tito menjelaskan, konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan hasil kolaborasi Kementerian PANRB dan Kemendagri yang sudah berjalan cukup lama. Sejumlah daerah, seperti Badung, Gianyar, dan Banyuwangi dinilai berhasil mengembangkan MPP dengan model pelayanan yang ramah masyarakat.

“Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya di Badung dan Gianyar. Banyuwangi juga bagus,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip, Selasa, 9 September 2025.

Menurut Tito, inovasi di Kabupaten Badung dan Gianyar mampu membuat MPP terasa lebih santai, tidak kaku seperti kantor pemerintahan, serta menerapkan standar pelayanan prima. Hal ini diharapkan bisa ditiru pemerintah daerah lain sehingga pelayanan publik lebih cepat, efektif, transparan, sekaligus menutup celah praktik korupsi.

“Semua dipantau CCTV, pembayaran hanya melalui outlet bank resmi. Nah, sistem ini yang akan dimanfaatkan Kementerian Kesehatan dalam proses perizinan,”jelasnya.

Meski demikian, Tito mengakui masih ada tantangan dalam optimalisasi MPP, terutama terkait keterbatasan SDM dan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk itu, ia meminta dukungan Kementerian Kesehatan agar membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya guna memperkuat layanan perizinan di bidang kesehatan.

“Terima kasih banyak. Kami siap. Kemendagri mendukung penuh perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui MPP, baik fisik maupun digital,” tegas Tito. (ils78***)