Bharindo Papua – Peringatan Ke-22 Otonomi Khusus (Otsus) di Papua harus menjadi ajang evaluasi holistik, sejauh mana keberpihakan terhadap orang asli Papua dengan anggaran Otsus.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan tertulisnya, saat menghadiri Peringatan Ke-22 Hari Otsus dan 1 tahun hadirnya daerah otonomi baru Papua Barat Daya, Rabu (22/11/2023).
Menurut Tito, peringatan hari Otsus bukan terletak pada seremonialnya, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah daerah melakukan evaluasi secara holistik untuk melihat sejauh mana realisasi Otsus kepada keberpihakan terhadap orang asli Papua.
Selain itu, jika terdapat kekurangan nantinya bisa menjadi acuan untuk lebih mengoptimalkan anggaran Otsus kepada kepentingan orang asli Papua.
“Ini yang penting supaya anggaran Otsus benar-benar tepat sasaran sehingga indikasi yang menjadi persoalan utama seperti kemiskinan dan kesejahteraan orang asli Papua bisa terpenuhi secara maksimal,” kata Tito.
Dia menilai bahwa anggaran Otsus setiap tahun cukup besar sehingga diharapkan kepada setiap kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran itu seefisien mungkin, agar keberpihakan terhadap kepentingan orang asli Papua benar-benar terealisasi secara baik.
“Jangan sampai dana Otsus yang begitu besar namun tidak dimanfaatkan secara baik sehingga persoalan kemiskinan masih terus menjadi indikator permasalahan sampai saat ini,” ujar Tito.
Ia kemudian membandingkan dengan Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Dana Otsus-nya sangat besar kurang lebih Rp6 triliun dengan kepadatan penduduk sebanyak 2 ribu jiwa, namun kenyataannya masih ada penduduk miskin.
Mendagri menilai, kondisi itu terjadi karena adanya salah pada manajemen pengelolaan keuangan Otsus, kemudian ditambah dengan lemahnya sistem kepemimpinan di wilayah itu.
“Kuncinya adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk mengoptimalkan dana Otsus demi kepentingan kesejahteraan orang asli Papua,” kata Tito. (il78***)
