Menteri PPN: Pertumbuhan Ekonomi Harus Ditopang Produktivitas dan Ekosistem Kerja yang Adil

bharindo.co.id Jakarta,– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah hasil langsung dari produktivitas yang meningkat. Namun, ia menyoroti masih rendahnya insentif bagi tenaga kerja produktif di Indonesia.

“Pertumbuhan yang tinggi itu pasti lebih produktif. Sebaliknya, pertumbuhan rendah menandakan produktivitas rendah,” ujar Menteri Rachmat saat peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional, Selasa (7/10/2025).

Ia mencontohkan, petani Indonesia jauh lebih produktif dibanding petani dari negara tetangga, bahkan mampu menghasilkan 3–5 kali lipat hasil panen. Namun, pendapatan mereka tetap jauh lebih rendah.

“Petani di negara tetangga bisa dapat 20 dolar AS per jam, padahal kerja mereka lebih ringan. Kenapa kita terus meremehkan bangsa sendiri? Ini bukan hanya terjadi pada petani, tapi juga konsultan Indonesia yang dihargai rendah meski dituntut produktivitas tinggi. Ini bentuk ketidakadilan,” tegasnya.

Menteri PPN menyebut perbaikan produktivitas harus dimulai dari ekosistem kerja yang mendukung. Hal ini meliputi peningkatan insentif, penggunaan alat kerja yang modern, dan pemanfaatan waktu kerja yang lebih efisien.

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada penambahan modal dan tenaga kerja. Sementara pertumbuhan output ekonomi stagnan di angka 4–5 persen per tahun.

“Kalau kita ingin jadi negara maju, manufaktur tidak bisa hanya menyumbang 20 persen dari PDB. Kita butuh 40 persen, tapi dengan cara kerja baru,” ujarnya.

Melalui peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan akademisi — untuk menciptakan lompatan produktivitas nasional.

Rachmat berharap peningkatan Total Factor Productivity (TFP) dapat mempersempit ketimpangan antarwilayah dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan lebih. Setiap jam kerja harus dimanfaatkan maksimal. Setiap alat harus lebih modern. Inilah cara kerja baru yang harus kita jalankan,” tutupnya. (hnds***)