Bharindo Jakarta,- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, S.Pt., menggandeng lembaga penegak hukum untuk mengawasi anggaran dana desa. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kerjasama Kemendes PDT dengan lembaga penegak hukum ini bertujuan Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan anggaran dana desa, terutama oleh para kepala desa.
Menurut dia, beberapa tahun terakhir ditemukan penyimpangan penggunaan dana desa.
“Misalnya untuk judi online serta kegiatan fiktif seperti studi banding dan bimbingan teknis,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Rabu (12/3/25).
Dalam kesempatannya ia juga berpesan kepada seluruh kepala desa dan para camat agar menggunakan anggaran dengan benar.
“Jika ditemukan anggaran fiktif dan tidak tepat sasaran, tentu kami akan bertindak bersama para penegak hukum,” jelasnya.
Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa terkait hal tersebut, ia telah bertemu Jaksa Agung S.T. Burhanuddin di kantornya.
“Kunjungan ini untuk melanjutkan kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini,” tutupnya. (ils78***)
Bharindo Garut,– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, Polres Garut menggelar kegiatan Bakti…
Bharindo Jatim,- Kepolisian Daerah Jawa Timur, meminta seluruh perguruan pencak silat di wilayah Jawa Timur…
Bharindo Jakarta,- Berdasarkan data terakhir pada 2024, TPAK perempuan masih berada di posisi 56,42 persen.…
Bharindo Larantuka,- Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten…
Bharindo Tulungagung,– Organisasi Himpunan Masyarakat Tani Merah Putih Nasional (HMTMPN) akan segera mendeklarasikan pembentukan Dewan…
Bharindo Jakarta,- Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia resmi menambah 100 titik baru untuk program Sekolah…