P2MI Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Perluas Penempatan Pekerja Migran, Koordinasi Lintas Kementerian Semakin Solid

bharindo.co.id Jakarta,– Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi menjadi langkah strategis untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia ke berbagai negara tujuan.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, SE, SH, M.H., menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian kini semakin kuat setelah arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

“Jadi memang salah satu tugas kami menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dengan adanya pertemuan lintas kementerian, proses tersebut kini dapat dilakukan lebih terintegrasi,” ujarnya, dikutip dari RRI, Sabtu (15/11/2025).

Christina menegaskan bahwa P2MI kini tengah menyiapkan kebutuhan kompetensi secara lebih terukur agar lulusan vokasi, khususnya dari SMK, dapat langsung terserap pasar kerja internasional.

“Kami akan mempersiapkan kompetensi apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa yang ideal, bahasa apa yang perlu. Data ini bisa langsung diejawantahkan di lapangan ke SMK-SMK yang menjadi calon potensi suplai tadi,” jelasnya.

Terkait rencana pemerintah melakukan penyempurnaan nomenklatur untuk mendukung program vokasi dan penempatan tenaga kerja, Christina menyebut proses pembahasan masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa kajian dilakukan secara komprehensif oleh kementerian terkait dan belum dapat diumumkan secara detail.

“Ini pembahasan terkait bonus demografi. Angkanya sedang dimatangkan lintas kementerian, termasuk kesiapan suplai dari SMK dan kebutuhan negara tujuan. Nanti setelah semua siap, tentu akan diumumkan,” katanya.

Sementara itu, Menko PMK Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penyesuaian kelembagaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) guna memperkuat koordinasi program vokasi dan penyiapan tenaga kerja, termasuk pekerja migran.

“Yang pertama tentang kelembagaan di dalam Perpres. Ada nomenklatur yang harus kami sesuaikan. Misalnya dalam Perpres masih disebut Mendikbud, sementara saat ini sudah ada Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek,” ujarnya.

Upaya penguatan vokasi dan koordinasi lintas kementerian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pekerja migran untuk bersaing di pasar kerja global. (***)