WONOSOBO, bharindo.co.id – Gelombang kritik terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencuat di Kabupaten Wonosobo. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo segera melakukan audit independen serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, dengan fokus utama pada Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Aji Wonosobo.
Desakan tersebut disuarakan dalam aksi bertajuk #WonosoboMelawan, yang menilai audit diperlukan untuk memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi, Ahmad Nursolih, menegaskan bahwa BUMD merupakan aset milik daerah yang mengelola dana publik sehingga seluruh aktivitas perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami mendesak Pemkab Wonosobo untuk melakukan audit independen dan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, terutama PDAM Tirta Aji. Audit diperlukan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil perusahaan daerah, baik dari sisi pelayanan, pengelolaan keuangan, maupun data pelanggan,” kata Ahmad, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, PDAM Tirta Aji selama ini mengklaim memiliki lebih dari 91 ribu sambungan pelanggan, tingkat efektivitas penagihan mencapai 99 persen, serta membukukan laba bersih miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian data pelanggan dengan kondisi layanan di lapangan. Ahmad menilai data pelanggan merupakan indikator penting yang memengaruhi penilaian kinerja perusahaan, perencanaan investasi, hingga penyusunan laporan keuangan.
“Kami menemukan adanya pertanyaan publik mengenai kesesuaian data pelanggan yang dipublikasikan dengan kondisi pelayanan di lapangan. Karena itu, perlu dilakukan audit yang independen dan terbuka untuk memastikan tidak ada persoalan dalam pendataan maupun pengelolaan perusahaan,” ujarnya.
Selain persoalan data pelanggan, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo juga meminta adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran PDAM Tirta Aji. Sebagai perusahaan milik daerah yang memperoleh pendapatan dari pelayanan publik dan mendapat penyertaan modal pemerintah, masyarakat dinilai memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran, investasi, hingga kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.
“BUMD tidak boleh dikelola secara tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kinerja perusahaan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan perusahaan milik daerah,” tegas Ahmad.
Atas dasar itu, massa aksi meminta Pemkab Wonosobo segera membentuk tim audit independen yang melibatkan auditor profesional, akademisi, serta unsur masyarakat sipil guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, khususnya PDAM Tirta Aji.
Aliansi berharap langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal. (bdys***)
