Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Sejumlah Komoditas Senilai Rp49 Triliun

Bharindo Jakarta,- Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dalam sepekan berhasil menindak 283 upaya penyelundupan berbagai komoditas. Di antaranya garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, serta miras  dan narkotika.

Nilai barang hasil penindakan itu mencapai Rp49 triliun, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp10,3 miliar. “Penindakan tersebut merupakan hasil sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (14/11/2024).

Di bidang kepabeanan, penindakan dilakukan terhadap empat kontainer berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik dan lainnya. Barang-barang tersebut masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan modus diberitahukan secara tidak benar (miss declare).

Total nilai komoditas sitaan itu mencapai Rp18,6 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp24,8 miliar. Sedangkan di bidang cukai, penindakan dilakukan terhadap 6,7 juta batang rokok dari 157 kasus di Jakarta dan Jawa Barat.

“Nilainya mencapai Rp9,6 miliar dan potensi kerugian negara Rp5,85 miliar,” kata Sri Mulyani. Menurut Menkeu, statusnya sudah menjadi barang milik negara dan telah disetujui untuk dimusnahkan.

Sementara itu, Ditjen Bea Cukai bersama Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan 23 kilogram ganja. Penindakan dilakukan terhadap dua kasus di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi.

Menko Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan, mengatakan selama empat tahun terakhir sudah dilakukan 213 kali penindakan penyelundupan. “Total kerugian negara mencapai Rp216 triliun,” ujar Budi, yang juga Ketua Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.

Menurut Menko, pelaku penyelundupan beraksi dengan berbagai cara. Misalnya dengan modus ketidaksesuaian dokumen, ekspor impor ilegal, penyalahgunaan zona perdagangan bebas, dan mekanisme pencucian uang.

Budi menambahkan pengungkapan berbagai kasus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan. “Pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri dalam negeri,” ujarnya. (ils78***)