PKS Tegaskan Subsidi Solar Harus Tetap Ada untuk Nelayan Kecil di Tengah Gejolak Energi Dunia

TRENGGALEK, bharindo.co.id  — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya keberlanjutan subsidi solar bagi nelayan kecil di tengah gejolak harga energi dunia yang mulai berdampak pada sektor perikanan nasional. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dinilai semakin menekan biaya operasional nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap, khususnya di wilayah pesisir Jawa Timur.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil VII Jawa Timur, Riyono, mengatakan kondisi di lapangan menunjukkan nelayan kecil masih sangat bergantung pada solar subsidi untuk menjaga keberlangsungan aktivitas melaut mereka. Menurutnya, negara harus hadir dan memastikan akses BBM subsidi tetap aman, mudah diperoleh, dan tepat sasaran.

“Saya sudah cek langsung ke nelayan di Trenggalek dan berdialog dengan mereka. Untuk sementara solar subsidi masih aman dan harganya belum naik. Namun memang saat ini belum semua nelayan melaut karena faktor cuaca terang bulan dan ombak besar,” ujar Riyono saat melakukan kunjungan dan dialog bersama nelayan di wilayah Trenggalek.

Ia menjelaskan, dampak gejolak energi global sudah mulai dirasakan pelaku usaha perikanan tangkap skala besar dan menengah sejak akhir April lalu. Harga solar non subsidi disebut mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga meningkatkan biaya operasional kapal.

Di sisi lain, nelayan kecil juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait distribusi dan ketersediaan solar subsidi yang di beberapa daerah masih belum mudah diakses.

Riyono menegaskan subsidi solar bagi nelayan kecil harus tetap dipertahankan karena menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pesisir. Saat ini, harga solar subsidi untuk nelayan berada di angka Rp6.800 per liter, dengan subsidi pemerintah sekitar Rp1.000 per liter.

“Kalau tanpa subsidi, harga solar bisa mencapai sekitar Rp7.800 per liter. Subsidi ini sangat membantu dan masih terjangkau bagi nelayan kecil kita,” kata Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan tersebut.

Menurutnya, nelayan kecil merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi kenaikan biaya energi. Sebab sebagian besar penghasilan mereka sangat dipengaruhi kondisi cuaca, hasil tangkapan, hingga harga jual ikan di pasaran.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas harga BBM subsidi, tetapi juga memastikan distribusinya tidak menyulitkan nelayan di daerah pesisir.

Berdasarkan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 Gross Ton (GT) pada 2025 mengalami sedikit penurunan sekitar 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2025, alokasi solar subsidi tercatat sebesar 18,41 juta kiloliter (KL), sementara realisasinya mencapai 18,88 juta KL atau melebihi kuota yang disediakan pemerintah.

Sedangkan pada 2023, alokasi solar subsidi mencapai 17,40 juta KL dengan realisasi sekitar 17,62 juta KL.

Riyono menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kebutuhan BBM subsidi bagi sektor perikanan masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota dan distribusi agar kebutuhan nelayan tetap terpenuhi.

“Negara harus cepat dan responsif. Situasi energi global saat ini tidak menentu sehingga pemerintah harus benar-benar hadir membela kepentingan nelayan kecil,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Riyono juga menyoroti pentingnya peran nelayan kecil terhadap ketahanan pangan nasional maupun global. Ia menyebut sebagian besar kebutuhan protein laut masyarakat berasal dari hasil tangkapan nelayan tradisional.

“Sekitar 90 persen protein dunia dari ikan dan hasil laut dihasilkan oleh nelayan kecil. Artinya, keberadaan mereka sangat penting dan harus dilindungi agar tetap bisa bekerja dan melaut,” ujarnya.

Menurut dia, keberlangsungan sektor perikanan rakyat juga berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan keluarga nelayan di Indonesia. Jika akses energi dan biaya operasional semakin berat, maka kondisi ekonomi masyarakat pesisir akan ikut terdampak.

“Ini bukan hanya soal BBM, tetapi soal keberlangsungan hidup hampir tiga juta rumah tangga nelayan di Indonesia,” tambahnya.

Dalam kunjungannya ke daerah pemilihan meliputi Pacitan dan Trenggalek, Riyono mengaku menerima berbagai masukan dari nelayan dan pemangku kepentingan sektor perikanan.

Beberapa persoalan utama yang disampaikan antara lain sulitnya memperoleh solar subsidi di sejumlah titik distribusi, fluktuasi harga ikan yang tidak stabil, hingga kebutuhan bantuan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Nelayan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor perikanan tradisional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

“Keluhan mereka sederhana, solar harus mudah didapat, harga ikan harus bagus, dan masyarakat pesisir perlu dukungan agar ekonominya tetap berjalan,” pungkas Riyono. (yds***)