Jakarta, bharindo.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kamis (30/7/2026), di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Rapat strategis tersebut diikuti para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari daerah rawan Karhutla secara virtual, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.
Forum ini menjadi langkah konsolidasi nasional dalam menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Polri memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan pencegahan berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan personel di seluruh wilayah rawan Karhutla.
Seluruh jajaran kepolisian diperintahkan memperbarui pemetaan daerah rawan kebakaran, melakukan verifikasi titik panas (hotspot) di lapangan, memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tidak hanya itu, Bhabinkamtibmas bersama Babinsa juga diinstruksikan melakukan pendataan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah rawan, meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino semakin meningkat.
Dalam mendukung deteksi dini, Polri mengoptimalkan pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Penggunaan drone, CCTV di pos pemantauan, serta sistem informasi kebakaran diterapkan untuk memantau hotspot secara real time sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.
Sepanjang tahun 2026, Polri juga telah melaksanakan berbagai langkah preventif, di antaranya 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan Karhutla melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa kepada masyarakat.
Selain itu, lebih dari 168.500 patroli terpadu di wilayah darat maupun perairan telah digelar sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob, disertai penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda guna mempercepat mobilisasi personel maupun peralatan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Di bidang penegakan hukum, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hingga Juni 2026, tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, serta 115 tersangka telah diproses.
Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga memerintahkan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur, sistematis, dan terintegrasi.
“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang diarahkan Presiden dapat diwujudkan menjadi langkah nyata, mulai dari pencegahan, penanganan saat terjadi kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.
Melalui konsolidasi nasional ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan strategi pencegahan sebagai langkah utama dalam menghadapi ancaman El Nino dan Karhutla, guna melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional. (ils78***)
Jombang, bharindo.co.id - Polres Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan…
GARUT, bharindo.co.id – Dalam mewujudkan Kabupaten Garut yang aman, nyaman, dan bebas dari kebisingan akibat…
GARUT, bharindo.co.id – Satuan Samapta Polres Garut melaksanakan razia minuman beralkohol di kawasan Kerkof Garut,…
WONOSOBO, bharindo.co.id – Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap dugaan…
WONOSOBO, bharindo.co.id – Polres Wonosobo menggelar Apel Gelar Pasukan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla),…
WONOSOBO, bharindo.co.id – Pengusutan dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo terus bergulir.…