bharindo.co.id Jakarta,- Polri kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri sekaligus menggelar Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) bagi penyidik dan penyidik pembantu. Program ini menjadi langkah strategis mempercepat Transformasi Polri, khususnya dalam memperkuat profesionalisme penyidik di era tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum.
Acara tersebut dihadiri sejumlah mitra strategis dari kementerian dan lembaga negara, antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; serta Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran para pejabat ini mempertegas bahwa sertifikasi kompetensi penyidik merupakan program nasional yang penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Wamenaker RI menekankan bahwa sertifikasi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting untuk memastikan standar profesionalisme aparatur penegak hukum. Ia menilai Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) sebagai inovasi strategis yang memungkinkan asesmen dilakukan secara luas, termasuk bagi personel di wilayah terpencil, tanpa mengurangi standar validitas dan integritas asesmen yang mengacu pada ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sementara itu, Kepala BNSP menjelaskan bahwa penyelenggaraan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025, mencakup sembilan skema sertifikasi, mulai dari tindakan pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika hingga kompetensi pendidik Polri. Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga ketat dengan pengawasan berlapis serta sistem digital yang aman dan terstandar internasional.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban atas meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas penanganan perkara.
“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan segera diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, penyidik dituntut semakin memahami standar pembuktian dan prosedur modern. Melalui SJJ, sertifikasi dapat dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional pelayanan masyarakat.
Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., menjelaskan bahwa pembangunan gedung sertifikasi ini merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan kapasitas penyidik serta mendukung digitalisasi pembinaan SDM Polri. Gedung baru tersebut dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor berstandar BNSP, telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian.
Sertifikasi perdana SJJ telah diikuti oleh enam Polda di wilayah timur Indonesia, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.
Peresmian gedung dan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Polri menuju institusi modern yang mengedepankan standar profesional dan akuntabel. Dengan sinergi kuat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan kompetensi penyidik bukan sekadar kebutuhan organisasi, tetapi merupakan kepentingan publik yang harus dipenuhi demi terwujudnya layanan penegakan hukum yang lebih terpercaya. (ils78***)
