Jakarta, bharindo.co.id — Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood TMII, Jakarta Timur, pada 11–12 Mei 2026. Dalam forum strategis tersebut, jajaran Polri diingatkan keras agar tidak melupakan sejarah institusi di tengah tantangan era digital dan tuntutan penguatan integritas menuju Polri Presisi.
Rakernis mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” dan dihadiri langsung Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari berbagai satuan kerja Mabes Polri dan kewilayahan, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Abas Basuni menegaskan bahwa Pusjarah Polri bukan sekadar unit dokumentasi sejarah, melainkan garda penjaga identitas dan nilai-nilai luhur institusi Bhayangkara.
“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara instan. Semua harus dibangun melalui program nyata dan implementasi nilai Tribrata serta Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” tegasnya, Senin (11/05).
Ia bahkan mengingatkan seluruh personel agar tidak meninggalkan sejarah yang menjadi fondasi moral institusi kepolisian.
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah adalah pengikat dan pengingat insan Bhayangkara dalam menjaga identitas bangsa serta memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, konsep Polri Presisi harus dipahami bukan hanya sebagai slogan modernisasi, tetapi juga memiliki akar kesejarahan yang kuat, mulai dari pendekatan prediktif, responsibilitas, hingga transparansi berkeadilan.
Rakernis tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi Polri dan Kompolnas sebagai narasumber. Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto memaparkan penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.
Sementara itu, As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia Polri agar mampu menjawab tantangan zaman.
Sorotan tajam datang dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang menekankan pentingnya perang informasi di era digital. Ia mengingatkan ancaman misinformasi, disinformasi, hingga malinformasi yang dapat memengaruhi citra institusi kepolisian.
Menurutnya, seluruh personel Polri, termasuk jajaran Pusjarah, memiliki tanggung jawab dalam membangun komunikasi publik yang profesional, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” tegas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Kadiv Humas juga menyoroti implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan sebagai strategi memperkuat kehadiran Polri di ruang digital dengan informasi yang faktual dan terpercaya.
Selain itu, Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari mengapresiasi langkah Pusjarah Polri dalam memperkuat internalisasi nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel.
Di sisi lain, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo mengingatkan pentingnya penguatan kembali nilai Tribrata dan Catur Prasetya guna menekan pelanggaran disiplin, kode etik, hingga tindak pidana di lingkungan Polri.
Rakernis Pusjarah Polri 2026 ini menjadi momentum penting bagi institusi Bhayangkara untuk memperkuat karakter, integritas, dan profesionalisme personel, sekaligus menjaga marwah Polri di tengah derasnya arus modernisasi dan tekanan era digital. (ils78***)
