Tak Kunjung Berproduksi, Dukungan Mengalir ke Bupati Ismet Mile: Keseriusan PT Gorontalo Mineral Dipertanyakan

Bharindo_Bone Bolango.. Dukungan terhadap Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, yang mempertanyakan keseriusan PT Gorontalo Mineral (PT GM) dalam mengelola izin usaha pertambangan (IUP), kian menguat. Kepada Media Bharindo.co.id melalui pesan singkat WhatsApp Salah satunya datang dari Lembaga Konservasi Hutan dan Lingkungan Khatulistiwa Satriono Amda yang menilai PT GM lamban dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.

IUP PT Gorontalo Mineral tercatat dengan nomor 139K/30/DJB/2019 yang telah memasuki tahap operasi produksi sejak enam tahun lalu. Namun hingga kini, belum ada aktivitas produksi yang terlihat di lapangan. Hal ini menjadi sorotan karena seharusnya Kabupaten Bone Bolango sudah mulai menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari aktivitas pertambangan tersebut.

“Kami mendukung penuh sikap Pak Bupati Ismet Mile. Patut dipertanyakan sejauh mana keseriusan PT GM dalam mengelola potensi tambang emas di wilayah Bone Bolango,” tegas Satriono, perwakilan Lembaga Konservasi Hutan dan Lingkungan Khatulistiwa, Minggu (4/5/2025).

Ia menambahkan, wilayah yang dikuasai oleh PT GM merupakan kawasan hutan lindung Nani Wartabone, yang secara ekologi sangat penting dan dijaga ketat oleh negara. “Daerah telah memberikan pengorbanan besar dengan membuka akses terhadap kawasan lindung untuk pertambangan. Tapi sampai sekarang, tidak ada manfaat ekonomi yang kembali ke daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Satriono juga mengkhawatirkan potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan operasional PT GM. “Di sekitar wilayah tersebut banyak penambang ilegal yang sering bersinggungan langsung dengan wilayah perusahaan. Bila PT GM terus berlama-lama tanpa kejelasan, bisa memicu konflik horizontal.”

Dengan latar belakang ini, tekanan publik terhadap PT GM diprediksi akan meningkat. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti kejelasan komitmen perusahaan tambang tersebut, apakah benar-benar ingin berkontribusi pada pembangunan daerah atau justru hanya menahan izin tanpa realisasi. (nnts***)