Categories: REDAKSI

TERBONGKAR! NAMA BHARINDO DIDUGA DICATUT — PIMPINAN MEDIA ANCAM LEPAS TANGGUNG JAWAB HUKUM

bharindo.co.id  Jakarta,- Fenomena penggunaan kartu tanda anggota media Bhayangkara Indonesia (Bharindo) oleh pihak yang tidak tercantum dalam box redaksi resmi memantik perhatian serius. Dugaan pencatutan identitas media ini dinilai berpotensi menyesatkan publik sekaligus merusak kredibilitas institusi pers.

Pimpinan Media Bhayangkara Indonesia, Haidar S. Lakoro, S.Pd., S.H., M.H., CCLP., CLP., CLSDP., menegaskan garis batas yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, awak media Bharindo yang sah hanyalah mereka yang namanya tercantum dalam box redaksi resmi.
“Apabila ada yang menggunakan nama Bharindo dan tidak berada dalam box redaksi, pimpinan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah banyaknya penggunaan surat tugas dan kartu identitas yang disebut tidak sesuai dengan data redaksi resmi. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan lembaga pemerintahan karena identitas media kerap menjadi dasar interaksi di lapangan.

Secara hukum, Haidar menekankan bahwa Media Bhayangkara Indonesia berada dalam payung perlindungan yang jelas. Nama Bhayangkara Indonesia tercatat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui keputusan Kementerian Hukum RI Nomor IDM001335280 tanggal 6 November 2024. Selain itu, legalitas usaha tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 1266000330931, serta publikasi dalam Berita Negara RI Nomor 19 Tambahan No. 008684 tanggal 5 Maret 2021, dan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0015142.AH.01.01 Tahun 2021.

Dengan dasar hukum tersebut, masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan unsur sipil diimbau untuk tidak melayani pihak yang mengatasnamakan Bharindo tanpa tercantum dalam struktur resmi yang bisa dilihat pada website resmi media bhayangkara Indonesia (bharindo.co.id),  Jika terjadi persoalan hukum di kemudian hari, pimpinan dan pembina media menegaskan tidak akan memikul tanggung jawab atas tindakan pihak tersebut.

Di tengah era informasi yang bergerak cepat, kasus ini menjadi pengingat keras: identitas pers bukan sekadar kartu dan surat tugas — melainkan legitimasi yang terikat aturan hukum. Dan ketika nama besar dicatut, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tetapi juga kepercayaan publik. (reds***)

adminbharindo

Recent Posts

MOMEN PENTING NU BITUNG! Rais PBNU Lantik KH. Narto Pakaya, Lima Tahun ke Depan Jadi Ujian Pengabdian

BITUNG, bharindo.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bitung memasuki babak baru kepengurusan. Rais Pengurus Besar…

1 hari ago

Sinergi Polri dan Pemkot Bitung, Kapolres dan Wali Kota Pimpin Aksi Bersih Kota Melalui Green Policing

BITUNG, bharindo.co.id – Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung…

1 hari ago

Kapolres Bitung Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Teguhkan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

BITUNG, bharindo.co.id - Semangat pengabdian, soliditas, dan kepedulian terhadap masyarakat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun…

1 hari ago

Peradi Profesional Kukuhkan Lima DPD di Sulut, Warga Tak Mampu Cukup Bawa Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Hukum Gratis

MANADO, bharindo.co.id - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional semakin mengukuhkan eksistensinya menyusul terbentuknya lima pengurus…

1 hari ago

LPBI NU Kota Bitung Resmi Dilantik, Soemarlin: Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

BITUNG, bharindo.co.id - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kota Bitung…

1 hari ago

OPERASI ZEBRA CANDI 2026 RESMI DIMULAI! POLRES WONOSOBO SIAP TERTIBKAN LALU LINTAS, KESELAMATAN PENGENDARA JADI PRIORITAS

WONOSOBO, bharindo.co.id – Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian serius Polres Wonosobo. Mulai Senin (16/11/2026), jajaran…

1 hari ago