Jakarta, Bharindo.co.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kali ini, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) terkait proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019–2020.
Dua tersangka, yakni IT selaku Investment Manager PT PPA (Persero) dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna, langsung dilakukan penahanan. Sementara itu, tersangka FH, Direktur PT Bintang Abadi Sampurna, belum ditahan karena saat ini tengah menjalani pidana dalam perkara lain di Lapas Salemba.
Kepala Bagian Operasional Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan bahwa perkara ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Perkara ini menjadi perhatian yang serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya digunakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Afandi menjelaskan, penyidikan telah rampung dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) setelah melalui koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan hasil penyidikan, PT PPA pada awalnya memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp50 miliar kepada PT BAS melalui skema invoice financing. Namun, dalam pelaksanaannya dana yang dicairkan justru mencapai sekitar Rp67,31 miliar melalui delapan kali pencairan.
Penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari tidak dilaksanakannya proses due diligence, analisis risiko yang tidak sesuai prosedur, hingga diabaikannya rekomendasi verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara sebagaimana diwajibkan dalam standar operasional perusahaan.
Tak hanya itu, dokumen invoice beserta dokumen pendukung diduga tidak pernah diverifikasi keabsahannya, tetapi tetap dijadikan dasar pencairan dana. Penyidik juga menemukan adanya dugaan pengabaian mekanisme cash collateral, sehingga pencairan dana tetap dilakukan meski syarat jaminan belum terpenuhi.
Pada pencairan berikutnya, penyidik menduga terjadi rekayasa rekening koran (bank statement) agar saldo rekening jaminan terlihat memenuhi ketentuan. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana lanjutan.
Menurut penyidik, rangkaian tindakan tersebut diduga dilakukan secara sadar, sistematis, dan saling berkaitan sehingga mengakibatkan pencairan dana negara tanpa dasar yang sah.
Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp38,9 miliar.
Sebagai bagian dari upaya asset recovery, penyidik Kortastipidkor Polri telah menyita sejumlah aset milik para tersangka berupa tanah dan bangunan yang berada di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo. Total nilai aset yang berhasil disita diperkirakan mencapai sekitar Rp14,4 miliar.
Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menegaskan bahwa penyitaan tersebut merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
“Kami menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kortastipidkor Polri memastikan proses penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Penyidik juga membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan apabila ditemukan pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (azs***)
