bharindo.co.id Tulungagung,- Pernyataan Wakil Bupati Tulungagung sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung yang disampaikan dalam podcast kanal Teras TV dan beredar luas di media sosial Facebook serta grup WhatsApp, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat. Ketua LSM PELITA sekaligus Ketua DPC Garuda Republik Kabupaten Tulungagung, Bogi Winarno, angkat bicara menanggapi pernyataan tersebut.
Dalam podcast tersebut, Wakil Bupati menyampaikan pengakuan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan eselon III dan IV yang digelar pada Selasa, 30 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan mutasi dan rotasi tersebut diikuti sebanyak 141 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menanggapi hal tersebut, Bogi Winarno menilai pernyataan Wakil Bupati merupakan pengakuan yang jujur dan terbuka kepada publik. Ia menyebut kondisi tersebut mencerminkan adanya disharmoni hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.
“Pernyataan Wakil Bupati tersebut sangat jelas dan terang benderang, bahwa beliau tidak dilibatkan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan. Ini menunjukkan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai tidak harmonis sejak awal pelantikan,” ujar Bogi.
Bogi juga menyoroti pernyataan Wakil Bupati yang menyampaikan keberatannya karena masih menjabat secara sah sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, namun tidak dilibatkan dalam pembahasan strategis daerah, termasuk anggaran pembangunan infrastruktur dan penataan sumber daya manusia.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang terpusat dan minim pelibatan wakil kepala daerah. Ia menilai hal itu berpotensi berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, Bogi juga menyoroti proses mutasi yang dinilainya tidak mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi, serta dugaan tidak difungsikannya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) secara optimal. Ia juga mengkritisi lemahnya fungsi pengawasan DPRD yang dinilai tidak memberikan respons signifikan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami merasa prihatin. Harapannya, partai pengusung, baik Partai Gerindra maupun Partai Golkar, dapat merespons kondisi ini secara bijak demi menjaga marwah partai dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Bogi Winarno menyampaikan bahwa dinamika politik tersebut dinilai kurang memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan serius dalam mewujudkan prinsip good governance di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025. (bgs***)
