bharindo.co.id Kalimantan Utara – Divisi Humas Polri menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, Selasa (14/10/2025), di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Kaltara, perwakilan Humas Polri, serta narasumber dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kaltara.
Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas personel Humas Polri dalam memahami dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008. Kegiatan ini menjadi upaya Polri menyeimbangkan transparansi kepada publik dengan perlindungan data strategis bagi keamanan negara.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia mengajak jajaran Humas untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan memanfaatkan teknologi digital dalam melawan hoaks dan ujaran kebencian.
“Personel Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menyejukkan di tengah masyarakat,” ujar Irjen Djati.
Sementara itu, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial bagi seluruh anggota Polri agar mampu menjadi teladan dengan menyebarkan konten positif dan edukatif.
Dalam kegiatan tersebut, Divhumas Polri menyerahkan cinderamata kepada Kapolda Kaltara dan perwakilan Komisi Informasi Publik, serta menggelar sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik.
Narasumber Komisi Informasi Publik Provinsi Kaltara, Berlanta Ginting, menegaskan setiap badan publik wajib mengelola informasi sesuai ketentuan hukum. Hak atas informasi publik merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.
Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel Humas Polri Kaltara guna mendukung terwujudnya Polri yang presisi, transparan, dan adaptif di era masyarakat informasi. (***)
