Jakarta, bharindo.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana guna menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring fenomena El Nino dan puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026.
Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Lantai 5 Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Rapat diikuti para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan, Polri terus memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan personel, patroli terpadu, pemanfaatan teknologi modern, hingga penyediaan sarana pendukung operasi di lapangan.
“Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman Karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Dalam arahannya, Wakapolri mengungkapkan bahwa hingga saat ini Polri telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan Karhutla yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas bersama Babinsa di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 168.500 patroli terpadu di darat maupun perairan telah digelar bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kebakaran.
Dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel yang dimiliki secara nasional.
Sementara itu, Korps Brimob Polri menyiapkan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel guna mempercepat respons terhadap kondisi darurat di berbagai wilayah.
Untuk mempercepat mobilisasi, Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda, sehingga dukungan personel maupun peralatan dapat segera digerakkan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran.
Dalam mendukung deteksi dini, Polri mengoperasikan sejumlah Command Center di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang telah terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, serta Basarnas guna memantau perkembangan hotspot secara real time.
Selain memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) di berbagai pos pemantauan, Polri juga mengembangkan penggunaan drone produksi dalam negeri untuk mempercepat pemetaan wilayah rawan kebakaran.
Tidak hanya itu, dari armada udara yang dimiliki, Polri saat ini mengoperasikan empat helikopter berkemampuan water bombing yang akan dioptimalkan untuk membantu proses pemadaman di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan Karhutla,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Wakapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat terjadi kebakaran.
Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui Kapolda maupun Kapolres untuk memperkuat kesiapan infrastruktur penanggulangan Karhutla di daerah.
Berdasarkan data terkini, luas lahan yang terdampak Karhutla telah mencapai sekitar 107.465 hektare, dengan lima wilayah yang mencatat jumlah titik panas tertinggi, yakni Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Mengakhiri keterangannya, Kadiv Humas Polri menyampaikan bahwa Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus memperkuat mitigasi melalui penerapan prinsip 5M, yaitu man (SDM), money (anggaran), method (metode), material (material), dan machine (peralatan).
“Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan Karhutla dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. (azs***)
