Bharindo_Limboto. Politisi Golkar Gorontalo, Isa Lawani, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Limutu Kabgor. Menurutnya, perusahaan plat merah tersebut kini dibebani struktur sumber daya manusia (SDM) yang terlalu gemuk, namun justru minim fungsi teknis yang nyata bagi peningkatan kinerja oprasional usaha.
“Perumda ini bukan lembaga sosial. Harusnya dikelola profesional. Kalau SDM-nya banyak tapi tidak fungsional, ya wajar kalau aset rusak tidak tertangani dan layanan macet,” tegas Isa saat bincang bincang di Warkop EMI bawah menara limboto, Sabtu 24/5/2025
Isa Lawani, yang merupakan pensiunan polri tersebut juga menyoroti secara spesifik pos-pos pembiayaan yang dinilainya tidak rasional. Ia mencontohkan beban tenaga pengawas atau dewan pengawas yang jumlahnya terlampau banyak, ditambah lagi dengan sejumlah tenaga administrasi yang tidak jelas peran dan fungsinya.
“Dewan pengawas itu banyak, lalu ada lagi tenaga admin yang entah difungsikan untuk pengadministrasian apa. Ini pemborosan. Tidak ada relevansi antara jumlah SDM yang ditambah dan peningkatan kinerja teknis,” sindirnya.
Isa menilai ketidakseimbangan antara beban SDM dan output teknis telah menjerumuskan Perumda dalam persoalan operasional serius. Tak hanya perawatan infrastruktur yang terbengkalai, kemampuan finansial perusahaan pun kian tergerus oleh belanja pegawai yang tidak proporsional.
Parahnya lagi, membengkaknya struktur SDM juga berdampak langsung pada tidak optimalnya kerja para teknisi di lapangan. Minimnya alokasi anggaran untuk operasional teknis membuat banyak peralatan tak terawat dan fungsi teknis tidak berjalan maksimal.
“Saya prihatin dengan tenaga teknis lapangan. Mereka justru yang dibebani berbagai persoalan teknis di lapangan, tapi tidak dibarengi dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Sementara mereka dituntut bekerja ekstra dengan kondisi yang tidak ideal,” ungkap Isa.
Yang lebih disayangkan, menurut Isa, pembengkakan struktur SDM ini kuat dugaan bukan murni kebutuhan perusahaan, melainkan hasil dari titipan kebijakan politik dan pejabat yang mengabaikan prinsip efisiensi usaha.
“Ini soal keberanian manajemen. Jangan biarkan perusahaan publik dijadikan tempat akomodasi kepentingan politik. Kalau terus seperti ini, Perumda bisa merugi dan bangkrut karena disusupi kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesehatan keuangan usaha,” pungkasnya.
Isa Lawani pun mendesak dilakukan audit kelembagaan serta mereformasi atas struktur kerja dan fungsi di tubuh Perumda Tirta Limutu. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap potensi pemborosan yang dapat merugikan layanan masyarakat nantinya. (nnts***)
