JAKARTA, bharindo.co.id – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan biasa yang bisa dihentikan karena tekanan atau kritik publik. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut disebut sebagai bagian dari mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan presiden dan harus dijalankan hingga tuntas.
Pernyataan tegas itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyusul berbagai kritik dan polemik yang masih mewarnai pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.
Menurut Qodari, sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menyampaikan visi, misi, dan program prioritasnya kepada masyarakat. Salah satu program utama yang ditawarkan kepada publik adalah Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Karena itu, kata dia, kemenangan Prabowo dalam Pilpres merupakan bentuk persetujuan rakyat terhadap program-program yang dijanjikan selama masa kampanye.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai tuntutan penghentian program MBG justru bertentangan dengan mandat yang diberikan masyarakat melalui proses demokrasi.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” lanjutnya.
Qodari menjelaskan bahwa MBG lahir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih menjadi tantangan nasional. Pemerintah menilai masih banyak anak-anak Indonesia yang menghadapi risiko kekurangan gizi yang dapat berdampak pada kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang muncul dalam implementasi program tersebut. Berbagai evaluasi dan perbaikan tata kelola terus dilakukan agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, tantangan yang muncul di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program, bukan alasan untuk menghentikan kebijakan yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
“Kami menerima kritik, menerima masukan, dan terus melakukan perbaikan. Tetapi program ini harus tetap berjalan karena tujuan dasarnya adalah membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Lebih jauh, Qodari menegaskan bahwa MBG hanyalah satu bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo dalam melakukan transformasi nasional. Pemerintah juga menjalankan berbagai program lain yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa.
Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam menata tata kelola ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu guna meningkatkan penerimaan negara dan menekan praktik penyimpangan.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata.
Menurut Qodari, seluruh program tersebut merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan Prabowo kepada rakyat Indonesia saat masa kampanye dan kini sedang diwujudkan melalui kebijakan pemerintahan.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan ruang dan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menyelesaikan agenda-agenda yang telah dijanjikan kepada rakyat.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki opsi untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. (azs***)
