JAKARTA, bharindo.co.id – Pemerintah bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaudit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, termasuk menutup dapur MBG yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan program prioritas nasional yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan masa libur sekolah menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG karena aktivitas pelayanan kepada peserta didik untuk sementara dihentikan.
“Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Qodari, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, evaluasi akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penerapan sistem klasifikasi atau grading terhadap seluruh SPPG. Setiap dapur MBG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
“Ke depan SPPG akan mengalami grading atau evaluasi. Akan ada kelas A, B, dan C. Kualitas masing-masing SPPG akan mempengaruhi besaran insentif yang diterima. Jadi tidak semuanya akan mendapatkan insentif yang sama,” jelasnya.
Dalam sistem baru tersebut, SPPG yang mampu memenuhi standar tertinggi akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur yang kualitas pelayanannya masih perlu ditingkatkan.
Selain melakukan audit total, BGN juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis lainnya, termasuk moratorium pembangunan SPPG baru serta penataan ulang skema insentif bagi pengelola dapur MBG.
Qodari menjelaskan bahwa penyesuaian insentif akan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah penerima manfaat, kualitas makanan yang disajikan, serta tingkat kepatuhan terhadap standar operasional program.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG dalam rangka efisiensi dan peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan.
Langkah evaluasi dan penataan ulang ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, aman, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang menjadi sasaran utama program peningkatan gizi nasional.
Dengan audit menyeluruh tersebut, pemerintah berharap kualitas layanan MBG di seluruh daerah semakin terstandarisasi serta mampu menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi yang diterima masyarakat. (azs***)
