JAKARTA, bharindo.co.id – Sebanyak 3.761 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan dua aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Gedung DPR/MPR RI.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran Polsek guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Aksi pertama akan dilaksanakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya di kawasan Kaki Silang Barat Daya Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB,” ujar Erlyn.
Menurutnya, selain aksi di Monas, unjuk rasa juga akan digelar oleh Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) bersama sejumlah elemen massa lainnya di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada pukul 11.00 WIB.
“Aksi oleh DPN KNARA dan beberapa elemen massa lainnya akan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, aparat keamanan menempatkan ribuan personel di sejumlah titik strategis sekitar lokasi aksi. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis guna menjaga situasi tetap kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Terkait lalu lintas, kepolisian menyampaikan bahwa rekayasa arus kendaraan di sekitar kawasan Monas dan Gedung DPR/MPR RI akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan dan jumlah peserta aksi.
Masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan dengan memilih jalur alternatif. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi dampak kemacetan serta menjaga kelancaran mobilitas warga selama aksi berlangsung.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dan menghindari kawasan sekitar lokasi aksi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” tutup Erlyn. (hnds***)
