![](https://bharindo.co.id/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot_2024-06-13-13-05-56-705_cn.wps_.moffice_eng.jpg)
Bharindo Sulteng,- Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu (DPRD) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur hunian tetap (huntap) korban gempa, tsunami dan likuefaksi di ibu kota Sulawesi Tengah perlu di pacu supaya dapat terselesaikan tepat waktu.
“Pekerjaan konstruksi pembangunan huntap Tondo II di keluarahan Tondo dan kelurahan Talise Valanggu, Kecamatan Mantikulore belum optimal atau lambat, setelah kami lakukan peninjauan lapangan,” Kata Ketua Pansus rehabilitasi dan rekonstruksi DPRD Palu Moh Syarif di Palu, Rabu.
Dijelaskan Bahwa, pembangunan infrastruktur hunian korban gempa seharusnya selesai pada 17 Juni 2024, sementara hunian yang telah selesai baru sekitar 961 hunian dari target 1.055 unit.
“Kami lihat kondisi di lapangan sepertinya tidak akan selesai sesuai kontrak, sehingga kami akan minta keterangan dari pemerinth kota bagaimana menyelesaikan masalah itu,”ujarnya.
Muslimin mengatakan bahwa, proses pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi masih jauh dari yang di harapkan. Bukan hanya pembangunan hunian tetapi juga masalah infrastruktur penunjang lainnya, seperti jalan, drainase, listrik dan air bersih.
Ia berharap pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi terhadap progress pembangunan hunian tersebut.
“Jangan sampai penyerahan hanya bagus di tampilan depan, tetapi tampilan belakangnya tidak sesuai harapan,” ucapnya.
Ditempat terpisah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Bidang Infrastruktur PUPR Ari Sutiadi mengemukakan saat ini progres pembangunan insfrastruktur hunatp di masa rehabilitasi dan rekontruksi berjalan dengan baik.
“Kami memperkirakan semua pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi huntap dapat selesai pada Desember 2024,” kata dia saat menemui Gubernur Sulawesi Tengah Rusi Mastura di Palu.
Ia mengaku hingga saat ini masih ditemukan masalah di lapangan, di antaranya Sebagian lahan huntap belum tuntas dibebaskan, sehingga kondisi ini dinilai dapat menghambat pekerjaan.
“Di sisi lain PUPR telah menyediakan air baku di sejumlah titik yang bersumber dari Sungai Saluki, Kabupaten Sigi, Sungai Poboya dan Sungai Lewara, Kota Palu dengan harapan Pemerintah Sulawesi Tengah sebagai regulator dapat mengelola Sumbar air bersih tersebut untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Dengan kegiatan rehabiltasi dan rekontruksi PUPR menargetkan 4.092 huntap terbangun pada tahap II, yang mana 712 huni tahap 2A tersebar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, kemudian tahap 2B sebanyak 1.321 unit yang tersebar di Kawasan huntap Tondo 2, Kelurahan Tondo Kota Palu, Desa Sibalaya Selatan dan Desa Bangga di Kabupaten Sigi.(JSs***)